Artikel

Sastra, Gender, dan Kebijakan Publik: Gagasan Mahasiswa Magister Sastra USD tentang Keadilan Gender melalui Sastra

14-01-2026

Ketimpangan gender dalam kebijakan publik tidak selalu tampak dalam angka statistik atau laporan resmi negara. Ia sering hadir dalam bentuk narasi budaya, mitos sosial, dan bahasa kebijakan yang secara halus mereproduksi dominasi patriarki. Gagasan inilah yang diangkat oleh Citra Septiyana Puspitasari, mahasiswa Program Studi Magister Sastra Universitas Sanata Dharma (USD), dalam policy paper Ujian Akhir Semester mata kuliah Sastra dan Kebijakan Publik.

Mengambil latar negara fiktif Suryanagara, Citra menggambarkan situasi ketidakadilan gender yang bersifat struktural dan sistemik. Ketimpangan tersebut tampak dalam keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan kepemimpinan, normalisasi kekerasan berbasis gender, serta kebijakan publik yang berakar pada ideologi patriarki. Ketidakadilan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga diskursif dan kultural—karena perempuan terus direpresentasikan sebagai figur domestik dan pasif dalam narasi sosial yang dominan.

Kerangka teoretis utama yang digunakan Citra berpijak pada pemikiran Simone de Beauvoir, khususnya konsep woman as The Other. Dalam perspektif Beauvoir, perempuan tidak dilahirkan sebagai “perempuan” dalam pengertian sosial, melainkan “dijadikan” melalui konstruksi budaya dan ideologi. Dengan demikian, ketidakadilan gender bukan persoalan biologis, melainkan hasil dari sistem nilai dan kebijakan yang dilegitimasi secara sosial dan historis.

Bertolak dari kerangka tersebut, Citra menempatkan sastra sebagai instrumen strategis dalam kebijakan publik. Sastra dipandang mampu menjalankan tiga fungsi utama: pertama, sebagai alat dekonstruksi ideologi patriarki yang tersembunyi dalam bahasa dan kebijakan; kedua, sebagai ruang representasi pengalaman perempuan—khususnya melalui integrasi sastra feminis dalam kurikulum pendidikan; dan ketiga, sebagai basis kultural untuk mendukung kebijakan negara yang berpihak pada kesetaraan gender, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, dan perluasan akses kepemimpinan bagi perempuan .

Menurut Dr. Tatang Iskarna, dosen pengampu mata kuliah Sastra dan Kebijakan Publik, gagasan Citra menunjukkan bagaimana sastra dapat berfungsi sebagai data kultural yang sering luput dari perhatian pembuat kebijakan. “Mahasiswa tidak hanya diminta mengkritik teks sastra, tetapi juga memikirkan bagaimana sastra bisa memberi masukan konkret bagi kebijakan publik. Sastra menyimpan pengalaman hidup warga—dalam hal ini perempuan—yang tidak selalu tercatat dalam laporan resmi negara,” jelasnya.

Melalui tugas ini, Program Studi Magister Sastra USD menegaskan komitmennya dalam mengembangkan kajian sastra yang responsif terhadap isu keadilan sosial dan kebijakan publik. Sastra diposisikan bukan sekadar sebagai objek kajian akademik, melainkan sebagai praktik kultural yang mampu membongkar ideologi dominan dan mendorong transformasi sosial. Dengan demikian, sastra menjadi mitra kritis negara dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berperspektif gender. (CSP–Tti)

Catatan:
Berita ini merupakan bagian dari publikasi jurnalistik berseri Program Studi Magister Sastra Universitas Sanata Dharma, yang menampilkan policy paper mahasiswa sebagai wujud integrasi antara kajian sastra, teori kritis, dan isu-isu kebijakan publik kontemporer.

 kembali
Arsip