Artikel

Ketika Alam Berbicara lewat Sastra: Seri Gagasan Mahasiswa Magister Sastra USD dari Kelas “Sastra dan Kebijakan Publik”

13-01-2026

Krisis lingkungan bukan semata persoalan teknis yang dapat diselesaikan melalui data statistik dan kalkulasi ekonomi. Ia juga merupakan krisis budaya, etika, dan cara pandang manusia terhadap alam. Perspektif inilah yang menjadi inti policy paper karya mahasiswa Magister Sastra Universitas Sanata Dharma, Nesa Tarisa Septie, dalam tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Sastra dan Kebijakan Publik. Melalui pendekatan sastra dan ekokritik, Nesa menegaskan bahwa sastra memiliki kontribusi strategis dalam membangun kesadaran ekologis dan merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan manusiawi .

Mengambil latar masyarakat pesisir fiktif Teluk Wanasari, tulisan ini memotret krisis lingkungan akibat eksploitasi tambang nikel dan pembangunan industri pariwisata berskala besar. Kerusakan hutan bakau, pencemaran sumber air, serta hilangnya mata pencaharian nelayan menjadi dampak nyata dari kebijakan lingkungan yang bersifat top-down dan mengabaikan suara masyarakat adat. Dalam konteks ini, kebijakan publik tampil sebagai instrumen kekuasaan yang mengatasnamakan pembangunan, tetapi gagal menangkap penderitaan ekologis warga di tingkat akar rumput .

Secara teoretis, policy paper ini berpijak pada pendekatan ecocriticism sebagaimana dirumuskan oleh Cheryll Glotfelty dan Greg Garrard. Mengacu pada Glotfelty, ekokritik dipahami sebagai studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan fisik, yang menempatkan karya sastra sebagai medium refleksi moral atas krisis ekologis. Sementara itu, Garrard menekankan bahwa sastra lingkungan bekerja melalui tema-tema seperti pencemaran, bencana, hutan, dan keadilan ekologis, yang semuanya memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan publik.

Dalam kerangka ini, sastra tidak diposisikan sebagai hiburan semata, melainkan sebagai ruang etis dan emosional yang menjembatani kesenjangan antara pengetahuan ilmiah dan kesadaran publik. Pandangan ini sejalan dengan warisan pemikiran Rachel Carson dalam karya monumentalnya, Silent Spring, yang menunjukkan bagaimana narasi dan bahasa dapat menggugah kesadaran ekologis masyarakat luas serta mendorong perubahan kebijakan lingkungan. Dalam perspektif Nesa, sastra bekerja dengan cara serupa: menciptakan tekanan moral yang tidak dapat dihasilkan oleh laporan teknis semata.

Melalui pendekatan ekokritik, policy paper ini mengidentifikasi lima peran utama sastra dalam kebijakan lingkungan: (1) sebagai jembatan emosional dan etis yang menghidupkan data ekologis; (2) sebagai pembentuk kesadaran sosial tentang relasi manusia dan alam; (3) sebagai medium kritik ideologi yang membongkar narasi pembangunan eksploitatif; (4) sebagai arsip memori kolektif atas trauma ekologis masyarakat; dan (5) sebagai instrumen advokasi kultural yang mendorong perubahan kebijakan secara bottom-up .

Analisis ini dipertegas melalui pembacaan puisi “Dalih Pembangunan Tambang Dilegalkan” karya Made Bryan Mahararta, yang dibaca sebagai ekspresi perlawanan ekologis. Puisi tersebut menampilkan sastra sebagai “penyambung lidah” rakyat—menyuarakan penderitaan lingkungan yang kerap disangkal oleh narasi resmi negara. Dalam pembacaan ekokritik, puisi ini tidak hanya merepresentasikan krisis alam, tetapi juga mengkritik cara pandang antroposentris yang menempatkan alam semata sebagai objek eksploitasi.

Menurut Dr. Tatang Iskarna, dosen pengampu mata kuliah Sastra dan Kebijakan Publik, pendekatan ekokritik yang digunakan Nesa menunjukkan arah penting pengembangan kajian sastra saat ini. “Mahasiswa dilatih untuk membaca krisis lingkungan bukan hanya sebagai masalah teknis, tetapi sebagai krisis budaya. Dengan ekokritik, sastra dapat menjadi sumber refleksi etis dan sekaligus rujukan konseptual bagi kebijakan publik yang berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui karya ini, Program Studi Magister Sastra USD kembali menegaskan komitmennya untuk mengembangkan kajian sastra yang responsif terhadap tantangan ekologis global. Sastra diposisikan sebagai mitra kritis kebijakan publik—sebagaimana diwariskan oleh Rachel Carson dan dikembangkan dalam ekokritik kontemporer—yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. (NS–Tti)

Catatan:
Berita ini merupakan bagian dari publikasi jurnalistik berseri Program Studi Magister Sastra Universitas Sanata Dharma, yang secara berkelanjutan menampilkan gagasan mahasiswa dari mata kuliah Sastra dan Kebijakan Publik sebagai kontribusi akademik terhadap isu-isu strategis kebangsaan dan ekologis.

 kembali
Arsip