Berita

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan Sosialisasi Hibah Internal Tahun 2026 serta Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (14/1/2026). Kegiatan ini difasilitasi langsung oleh Ketua LPPM, Wakil Ketua LPPM, serta jajaran staf LPPM, dan diikuti oleh para dosen di lingkungan Universitas Sanata Dharma.

Sosialisasi ini bertujuan memberikan arahan yang jelas dan komprehensif terkait pedoman penelitian, PkM, dan Addendum terbaru untuk mempertegas kententuan pedoman tersebut, sekaligus mendorong peningkatan kualitas riset dan pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan secara terstruktur agar seluruh dosen memahami standar administratif dan teknis dalam pelaksanaan penelitian serta PkM tahun 2026.

Dr. Gabriel Fajar Sasmita Aji selaku Ketua LPPM dalam sambutannya menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk menyamakan persepsi seluruh dosen terhadap pedoman penelitian dan PkM. “Melalui sosialisasi ini, kami berharap kualitas proposal penelitian dan PkM yang diajukan dosen semakin meningkat dan mampu memenuhi standar maupun administrasi,” ujarnya.

Pada sesi utama, Dr. Gabriel Fajar Sasmita Aji memaparkan pedoman penelitian secara rinci. Ia menyampaikan target peningkatan Skor SINTA lembaga yang ditetapkan sebesar 450 ribu, sementara capaian saat ini berada di angka sekitar 230 ribu. Oleh karena itu, dosen didorong untuk lebih aktif penelitian, PkM, Publikasi dan membangun riset grup. Selain itu, perhatian terhadap publikasi di jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau Web of Science menjadi poin penting karena berdampak langsung pada akreditasi dan perolehan poin SINTA.

Dr. Gabriel Fajar Sasmita Aji juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan administrasi dan keuangan terbaru, termasuk sistem perpajakan. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain; PPh pasal 21 yaitu 5% untuk dosen dan tendik internal USD dan 2,5% untuk mahasiswa dan pihar luar USD, serta PPh pasal 23 terkait dengan sewa dikenakan sebesar 2%.

Sesi berikutnya difasilitasi oleh A. Prasetyadi, Ph.D. selaku Wakil Ketua LPPM yang memaparkan arah kebijakan PkM. Ia menekankan bahwa kegiatan PkM harus dirancang secara terencana, terlaksana dengan baik, serta termonitoring secara efektif. Proposal PkM diwajibkan mencantumkan sasaran mitra yang jelas, topik unggulan yang relevan dengan isu strategis, serta luaran atau produk akhir yang terukur sesuai addendum terbaru. Dengan demikian, PkM diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan sesi tanya jawab yang membahas berbagai isu teknis, mulai dari keterlibatan dosen yang belum memiliki NUPTK/Calon dosen, ketentuan pajak sesuai peraturan perundang-undangan, hingga mekanisme pelibatan tenaga tenaga kependidikan dalam penelitian serta pengelolaan APC jurnal. Melalui sosialisasi ini, LPPM berharap seluruh dosen semakin siap dan tertib dalam melaksanakan penelitian serta PkM di tahun 2026.


EWBW-SCN