PENGABDIAN

Merajut Keadilan dan Kasih Pastoral

Refleksi Edukasi Hukum Perkawinan di Paroki Keluarga Kudus Banteng

Kehidupan perkawinan dalam Gereja Katolik sering kali dipandang oleh masyarakat awam sekadar sebagai sebuah perayaan suci di altar gereja. Namun, di balik indahnya prosesi pemberkatan tersebut, terdapat fondasi yuridis dan teologis yang sangat kokoh dan ketat. Dinamika rumah tangga umat beriman tidak selalu berjalan mulus; ada kalanya umat dihadapkan pada persoalan pelik seperti ketidaktahuan prosedur kanonik, kendala administratif, hingga kasus-kasus perkawinan bermasalah yang membutuhkan jalan keluar nyata. Berangkat dari kegelisahan pastoral inilah, sebuah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dimotori oleh Dr. Agustinus Tri Edy Warsono, Pr., S.S. dari Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma hadir di tengah umat Paroki Keluarga Kudus Banteng, Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 18 September 2026

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk sarasehan ini bukan sekadar forum akademis yang kaku, melainkan sebuah ruang perjumpaan yang hangat dan solutif bagi para pengurus paroki dan umat. Fokus utama yang dibahas adalah pemahaman komprehensif mengenai tiga pilar utama keabsahan perkawinan Katolik berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983: subjek perkawinan, kesepakatan nikah (consensus), dan tata peneguhan kanonik (forma canonica). Ketiga unsur ini mutlak harus terpenuhi agar sebuah ikatan perkawinan benar-benar sah di mata Gereja.

Dalam sesi pemaparan, ditekankan pula bagaimana kompleksitas halangan nikah, baik yang bersifat kodrati maupun gerejawi kerap menjadi batu sandungan yang tidak disadari umat. Mulai dari persoalan batas usia, ketiadaan dispensasi untuk perkawinan beda agama, hingga persoalan pelik seperti ikatan nikah sebelumnya. Menariknya, sarasehan ini tidak berhenti pada pemaparan aturan normatif semata, melainkan membedah secara taktis peta persoalan riil di lapangan. Kasus-kasus umat dipetakan secara objektif: perkawinan yang sah dan bertahan, perkawinan sah namun bermasalah yang menuntut pendampingan pastoral atau pisah ranjang, hingga perkawinan tidak sah yang membutuhkan jalur pemberesan (convalidatio) atau bahkan pembatalan (anullatio) melalui proses peradilan diosesan.

Bagi umat yang menghadapi perkawinan tidak sah namun ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, Gereja sebenarnya menyediakan pintu-pintu penyelesaian yang penuh belas kasih, seperti pengesahan biasa (convalidatio simplex) maupun penyembuhan pada akar (sanatio in radice). Pendekatan semacam ini membuktikan bahwa hukum Gereja Katolik bukanlah instrumen yang semu untuk menghakimi, melainkan sarana pastoral untuk merangkul dan memberikan kepastian status kanonik bagi jiwa-jiwa yang ingin kembali merayakan sakramen-sakramen secara utuh.

Melalui edukasi yuridis-pastoral ini, tersirat sebuah harapan besar agar para pelayan pastoral di tingkat paroki, khususnya wilayah dan lingkungan, semakin peka dan terampil mendampingi umatnya. Pengetahuan yang mumpuni akan meminimalisir kasus perkawinan ‘tidak sah’ di masa mendatang, sekaligus mempercepat proses penyelesaian masalah perkawinan dengan tetap menjunjung tinggi martabat sakramen. Pada akhirnya, kolaborasi antara akademisi dan pastoral paroki ini berhasil menjembatani teori hukum yang rumit menjadi panduan hidup yang mencerahkan, membawa angin segar bagi ketenteraman keluarga-keluarga Katolik di akar rumput.

  Kembali
Lihat Arsip