PENGABDIAN

Talkshow Demokrasi Indonesia: Membincangkan Kesetaraan, Inklusi, dan Realitas Kewargaan

Yogyakarta, 5 November 2026 – Demokrasi Indonesia tidak cukup diukur dari keberadaan pemilu dan lembaga-lembaga demokrasi. Lebih dari itu, demokrasi perlu dilihat dari sejauh mana setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, serta mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-haknya.

Persoalan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam talkshow bertajuk “Demokrasi Indonesia: Antara Kesetaraan, Inklusi, dan Realitas Kewargaan” yang diselenggarakan pada Kamis, 5 November 2026, pukul 15.30–18.00 WIB. Kegiatan ini merupakan bagian dari diseminasi hasil penelitian Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (PUSDEMA) Universitas Sanata Dharma tentang Praksis Demokrasi di Indonesia: Pandangan Mahasiswa Kristiani pada Empat Universitas Kristen/Katolik di Yogyakarta.
Talkshow menghadirkan empat pembicara, yakni Dr. Martinus Joko Lelono, Pr., M.Hum., Dr. Anton Haryono, Yoel Kurniawan Raharjo, M.Pd., dan Rafinne Oktavitae Mega, S.Hum. Diskusi dipandu oleh Aji Cahyo Baskoro, S.S., M.A., dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi dari kelas Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan.

Keempat pembicara mengangkat dimensi berbeda dari persoalan demokrasi Indonesia. Dr. Martinus Joko Lelono membahas “Hirarki Ruang Publik di Tengah Janji Kesetaraan”, dengan perhatian pada kesenjangan antara prinsip kesetaraan yang dijanjikan demokrasi dan kenyataan bahwa tidak semua kelompok memiliki posisi serta kesempatan yang sama dalam ruang publik. Pembahasan ini juga membuka ruang refleksi mengenai hambatan yang dialami kelompok minoritas dan penyandang disabilitas dalam memperoleh pengakuan serta berpartisipasi secara setara.

Sementara itu, Dr. Anton Haryono memaparkan “Praksis Demokrasi di Indonesia: Perspektif Mahasiswa”. Pembahasan diarahkan pada pandangan mahasiswa terhadap praktik demokrasi, termasuk kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi, pengaruh oligarki, dan persoalan korupsi. Persoalan penting yang mengemuka adalah bagaimana mahasiswa dan masyarakat sipil tetap dapat mengambil peran dalam memperbaiki kehidupan demokrasi di tengah berbagai persoalan struktural.

Dari perspektif pendidikan, Yoel Kurniawan Raharjo, M.Pd., menyampaikan kajian berjudul “Persepsi Mahasiswa Kristiani di Empat Universitas Kristen dan Katolik Yogyakarta tentang Demokrasi Pancasila serta Kaitannya dengan Pendidikan Pancasila”. Pembahasan ini menyoroti pentingnya pendidikan Pancasila yang tidak berhenti pada penguasaan konsep dan hafalan nilai-nilai dasar negara, tetapi juga mendorong kemampuan berpikir kritis, berdialog, menghargai perbedaan, dan terlibat aktif dalam kehidupan bersama.

Adapun Rafinne Oktavitae Mega, S.Hum., mengangkat tema “Mewujudkan No One Left Behind: Pelibatan Disabilitas dalam Demokrasi Indonesia”. Perspektif ini mengingatkan bahwa kualitas demokrasi juga ditentukan oleh sejauh mana penyandang disabilitas diakui sebagai subjek politik dan warga negara yang memiliki hak serta kapasitas untuk ikut menentukan arah kehidupan bersama. Inklusi tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan formal, tetapi perlu hadir dalam akses, kebijakan, dan ruang partisipasi yang nyata.

Melalui diskusi dan pertanyaan yang disiapkan moderator, para peserta diajak melihat demokrasi dari dua sisi: cita-cita normatif yang terkandung dalam Pancasila dan realitas kewargaan yang dialami masyarakat sehari-hari. Mahasiswa juga diajak merefleksikan apakah perkembangan demokrasi Indonesia sungguh telah menghadirkan kesetaraan bagi semua kelompok, atau justru masih menyisakan hierarki dan ketimpangan dalam akses terhadap ruang publik.

Keterlibatan mahasiswa dari kelas Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Demokrasi tidak hanya menjadi materi yang dipelajari di ruang kelas, melainkan realitas yang perlu dibaca, dipertanyakan, dan dihidupi dalam relasi sosial sehari-hari.

Melalui talkshow ini, PUSDEMA Universitas Sanata Dharma berharap hasil penelitian tidak berhenti sebagai temuan akademis, tetapi menjadi bahan refleksi dan percakapan publik, khususnya bagi generasi muda. Sebab, demokrasi yang bermakna bukan semata-mata tentang siapa yang memiliki hak untuk memilih, melainkan juga tentang siapa yang didengar, siapa yang diakui, dan siapa yang memperoleh kesempatan untuk ikut menentukan masa depan Indonesia.

  Kembali
Lihat Arsip